KONTEKS.CO.ID – Dalam setahun, ada 1.900 jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang ke tanah air. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melaporkan bahwa 1.900 jenazah WNI itu adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hal ini terungkap dalam rapat internal kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), guna mengatasi kasus perdagangan orang ke luar negeri yang sudah menjadi masalah besar.
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, permasalahan TPPO menjadi topik utama dalam rapat internal kabinet. Terlebih karena banyak WNI yang menjadi budak yang kerap menerima penganiayaan. Mereka hampir seluruhnya pekerja ilegal korban perdagangan orang.
“Tadi Pak Benny Rhamdani melapor ke Presiden, pada satu tahun saja mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari-Mei di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” ujar Mahfud MD pada Selasa, 30 Mei 2023.
Dengan kondisi yang tidak biasa ini, Presiden Jokowi memerintah untuk segera mengambil langkah-langkah cepat. Presiden berharap dalam satu bulan ini ada informasi jelas kepada publik. Restrukturisasi satgas TPPO untuk menangani masalah ini juga dilakukan.
“Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang. Kemudian memerintahkan ada langkah – langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” katanya.
ASEAN Ikut KhawatirÂ
Tingginya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah membuat khawatir sejumlah pemimpin ASEAN. Bahkan mereka mendorong agar Indonesia ikut memimpin melakukan penangan masalah ini.
“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar Polkam. Semua negara ASEAN meminta kepada Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud MD, sejumlah pemimpin ASEAN merasa bahwa masalah perdagangan orang telah mengganggu kehidupan bernegara. Perlu ada kerjasama yang kuat karena kejahatan perdagangan orang ini melibatkan jaringan lintas negara.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"