KONTEKS.CO.ID – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan, pihaknya hanya menegakkan aturan terkait penonaktifan NIK KTP Jakarta.
Heru Budi Hartono mengatakan itu merespons kritik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal penonaktifan NIK KTP Jakarta.
“Kalau warganya sudah tinggal di daerah lain, di luar Jakarta. Contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat, rumahnya, alamatnya, dipakai oleh orang yang tidak dikenal,” kata Heru Budi Hartono di kawasan Monas, Jumat 17 Mei 2024.
Heru menyebut, banyak pengusaha atau pengelola rumah indekos yang keberatan dengan warga yang memiliki KTP Jakarta padahal sudah pindah ke tempat lain.
Kemudian, warga yang telah meninggal dunia tapi tidak dilaporkan kepada perangkat RT/RW setempat.
“Yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, ke mana kita mau memberitahu keluarga? Dan itu terjadi,” kata Heru.
Heru kembali menegaskan, jika penonaktifan NIK KTP hanya melaksanakan aturan yang ada.
“Sekali lagi, Pemda DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada,” kata Heru.
Tak Penting dan Bikin Repot
Sebelumnya, Ahok menyebut rencana penonaktifan NIK KTP warga tidak penting. Bahkan, dapat merepotkan warga Jakarta.
Ahok berpendapat, rencana penonaktifan NIK KTP warga akan berimbas ke hal-hal lainnya.
“Contoh, Anda ditugaskan kerja di luar kota sampai enam bulan, setahun, masa Anda harus kehilangan KTP Anda di Jakarta,” kritik Ahok dalam tayangan video di YouTube Panggil Saya BTP, mengutip Jumat, 3 Mei 2024.
“Betapa repotnya Anda harus mengurus semua, bank, segala hal hanya karena kamu sempat kerja,” imbuh Ahok.
Saat ini, kata Ahok yang penting bagaimana warga memiliki rumah. Sebab, jika sudah punya rumah dan sudah tidak tinggal di Jakarta, orang tersebut harus pindah.
“Tapi kalau saya ada rumah dua, ya nggak bisa, orang harus milih. Bayangin nanti sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa, gantinya gimana, jualnya gimana, terus mobil yang saya beli gimana, hanya gara-gara saya kerja di luar kota,” terangnya.
Menurut anggapan Ahok, kebijakan penonaktifan NIK KTP itu tidak penting.
“Jadi jangan merepotkan orang lah. Sama kayak dulu orang tanya saya, kenapa tidak ganti nama jalan? Kalau saya ganti nama jalan repot banget, orang musti ganti cap, surat, itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta,” tuturnya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"