KONTEKS.CO.ID – DPP PSI menganggap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu melanjutkan warisan Presiden, Jokowi yang pernah juga menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Heru Budi dinilai mampu untuk mengakselerasi kebijakan yang bersentuhan dengan rakyat.
“Pertama kali beliau melanjutkan normalisasi yang selama bertahun-tahun sebenarnya mandek di zaman Pak Anies (Gubernur DKI 2017-2022),” ujar Ketua DPP PSI William Aditya Sarana kepada wartawan di DPW PSI DKI menguitp pada Rabu, 27 Maret 2024.
William mengatakan, ketika Heru Budi ditunjuk sebagai Pj Gubernu DKI Jakarta langsung bergerak cepat unutk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
Bahkan menurutnya, Heru Budi juga merampungkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) di wilayah Jakarta Timur.
“Penuntasan banjir itu kita (Pemerintah DKI) tidak boleh berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kebijakan normalisasi, artinya Gubernur DKI Jakarta juga harus taat dengan normalisasi,” kata William.
“Kalau Gubernur punya kebijakan yang berbeda, misalnya ada yang menyatakan konsep naturalisasi. Itu sudah berbeda dengan pemerintah pusat, ketika ada perbedaan konsep dengan penanganan banjir maka tidak akan ada progres yang signifikan,” sambungnya.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini memandang penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan bersama-sama, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Kita lihat beliau (Heru Budi) membuka kembali posko pengaduan masyarakat di Balai Kota. Itu suatu tradisi yang bagus, sempat dihilangkan juga dengan Pak Anies,” tutup William.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"