KONTEKS.CO.ID – Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan telah menegaskan tidak akan melakukan jajak pendapat tentang masalah wajib militer BTS.
Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa masalah wajib militer BTS masih dalam proses pembahasan.
Akan tetapi, sebuah polling telah dilakukan oleh KBC Gwangju Broadcasting dan UPI News, ditugaskan oleh Next Week Research, sebuah lembaga jajak pendapat.
Tanggapan yang mendukung pemberian wajib militer BTS adalah 57,7%, yang 17,9% lebih tinggi dari yang di oposisi (39,8%).
Dalam kategori jenis kelamin, perempuan (62,5%) menjawab lebih setuju daripada laki- laki (54,8%).
Secara khusus, di antara wanita berusia 20-an dan lebih muda, persetujuan (66,3%) lebih dari dua kali lipat dibandingkan (26,3%).
Sebaliknya, pada kelompok laki-laki di bawah usia 20 tahun, pendapat menentang (63,9%) lebih tinggi 30% dibandingkan dengan pendapat (33,9%).
Netizen Korea berkumpul pada situs Theqoo. Mereka kesal, idola mereka diganggu dengan jajak pendapat soal wajib militer BTS.
“Bangtan jadi terlihat menyedihkan,” ujar seorang netizen.
“Ugh aku benar-benar muak dengan ini sekarang bisakah mereka meninggalkan BTS sendiri?” sahut yang lainnya.
“Sangat frustasi. Polling macam apa ini?” komentar sengit netizen.
“Bangtan ingin mendaftar tapi politisi dan HYBE menghalangi mereka,” kata Knetz lainnya.
Merujuk pada undang-undang, semua pria yang memenuhi syarat kesehatan tubuh di Korsel harus mengikuti wajib militer selama 18-21 bulan.
Namun, Korea Selatan selama ini memberikan pengecualian untuk atlet, musisi, dan seniman yang menjadi jawara di panggung internasional karena mereka dianggap membanggakan bangsa.
Berdasarkan kebiasaan itu, sejumlah politikus dan sejumlah pihak lainnya menyerukan agar pengecualian tersebut juga mencakup untuk bintang K-pop, seperti BTS.
Mereka menganggap bintang-bintang K-pop itu juga menaikkan citra Korsel di mata internasional.
Salah satu jajak pendapat pada awal tahun ini menunjukkan 60 responden mendukung pengecualian wajib militer BTS.
Namun, survei lainnya pada 2020 menunjukkan 46 persen responden mendukung pengecualian tersebut, tapi 48 persen lainnya menolak.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"