KONTEKS.CO.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi signifikan dalam menyelamatkan keuangan negara.
Total nilai uang negara yang terselamatkan mencapai Rp78,68 triliun dalam kuartal I 2024.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan pencapaian ini juga bersamaan denga penghematan belanja negara sebesar Rp192,93 triliun dan optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun.
“Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan,” kata Yusuf melalui keterangan tertulis pada Rabu, 22 Mei 2024.
Dia menambahkan, bidang yang dimaksur di antaranya kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN atau BUMD, hingga transformasi energi hijau.
Dalam pelaksanaan pengawasan, BPKP konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan sekadar pihak yang mencari kesalahan.
“Pengawasan intern berhasil mendorong berbagai capaian positif. Sebagai contoh, pada bidang infrastruktur, kami telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional,” jelas Yusuf.
Dia pun menekankan BPKP memastikan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik.
Pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi.
“Meskipun beberapa program strategis nasional sudah mencapai target Presiden Joko Widodo, pengawasan kami masih mendapati ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah lainnya,” ujar Yusuf.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan
Lebih lanjut, Yusuf menyebutkan pengawasan BPKP menemukan fenomena permasalahan serupa di beberapa bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah masih memerlukan perbaikan.
“Isu kecukupan, integrasi, dan validasi data juga masih menjadi akar masalah,” tambahnya.
BPKP memberikan rekomendasi yang mengerucut pada pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program.
“Rekomendasi kami mengerucut pada pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program,” ujar Yusuf.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"