KONTEKS.CO.ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai rencana pemanggilan dirinya oleh Komisi VI DPR RI.
Zulhas mengaku senang mengenai rencana pemanggilan dirinya oleh Komisi VI DPR RI karena menolak memberhentikan bantuan sosial (bansos) sampai pemilu 2024 selesai.
“Senang. Sama DPR rapat senang,” ujar Zulhas usai konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Januari 2024.
Zulhas enggan membahas lebih lanjut terkait tuduhan politisasi bansos. Ia menegaskan akan menanggapi hal tersebut pada minggu depan.
“Mau beritain apa saja boleh, senang, nanti minggu depan saya tanggapi,” ujar Zulhas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti sikap Mendag Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bansos ditunda sampai pemilu 2024 selesai. Ia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
“Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi,” kata Aria Bima dalam keterangannya, Selasa 2 Januari 2024.
Lebih lanjut, pihaknya memastikan akan mempertanyakan sikap Mendag terkait bansos tersebut.
Menurutnya, saat ini Kementerian Perdagangan harusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai.
“Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan (harga) beras yang pada hari ini (beras) medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu,” jelasnya.
Bansos Bukan Pemberian Presiden Jokowi
Sebelumnya Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut bansos adalah kebijakan dan pemberian, serta kedermawanan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli Hasan diminta untuk memilih Gibran pada Pilpres 2024.
Mengacu pada fenomena pembagian bansos, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos jangan dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Jokowi.
Bansos, merupakan program pemerintah yang diusulkan ke DPR RI, melalui pembahasan dan disetujui DPR, kemudian disalurkan lewat Kementerian Sosial.
“Jadi, kalau mau diklaim, seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR, yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024,” kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"