KONTEKS.CO.ID – Transisi menuju ekonomi yang rendah karbon sangat menantang dan sangat mahal, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut membutuhkan komitmen yang kuat, investasi besar-besaran, dan strategi yang komprehensif untuk memastikan transisi tersebut tidak mengganggu perekonomian.
Poin pentingnya adalah manajemen transisi yang terukur dan terencana dengan prinsip transisi yang adil dan terjangkau. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam The 29th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Finance Ministers’ Meeting y ang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada Jumat 21 Oktober 2022.
Dalam KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow tahun 2021 lalu, Indonesia telah meluncurkan kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mengembangkan Energy Transition Mechanism (ETM) di Asia Tenggara.
“Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara dan untuk mempromosikan pengembangan energi terbarukan,” kata Wamenkeu.
Sejak tahun lalu, Indonesia telah mengembangkan desain untuk implementasi ETM yang efektif dengan partisipasi pemangku kepentingan domestik yang lebih luas.
“Kami memiliki Task Force khusus dan kami telah menyepakati daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara yang cocok untuk pensiun dini. Kami juga telah sepakat untuk menetapkan serangkaian tujuan dan tonggak penting yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan terkait menuju G20 Leaders’ Summit dan juga COP 27 bulan depan,” ujar Nazara.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah menetapkan ETM Country Platform, yang merupakan kerangka kerja untuk memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial untuk mendukung pelaksanaan transisi energi yang adil dan terjangkau.
“ETM Country Platform sekarang bekerja dengan pemangku kepentingan terkait dalam daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pensiun dini. ETM Country Platform pertama kali diperkenalkan Juli lalu di sela-sela Pertemuan G20 Juli tahun ini,” katanya.
Platform tersebut diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur energi Indonesia melalui partisipasi dari berbagai investor, termasuk Multilateral Development Bank (MDB), ekonomi mitra bilateral, sektor swasta dan filantropis sehingga dapat mempercepat pencapaian target Net Zero Emission.
Nazara percaya bahwa diskusi dan koordinasi kebijakan yang berkelanjutan di antara para pembuat kebijakan, organisasi internasional, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan meningkatkan pembiayaan untuk mendukung transisi tersebut. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"