KONTEKS.CO.ID – Pemerintahan AS ditutup. Partai Republik garis keras di DPR AS pada hari Jumat menolak RUU yang diusulkan oleh pemimpin mereka sendiri untuk mendanai sementara pemerintah federal. Dengan demikian, bisa terpastikan sebagian lembaga federal akan tertutup mulai hari Minggu.
Dalam pemungutan suara dengan hasil 232 berbanding 198, DPR mengalahkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari. Sekaligus mencegah penutupan pemerintahan.
RUU itu akan memangkas pengeluaran dan membatasi imigrasi, sebuah prioritas Partai Republik yang kecil kemungkinannya tersetujui oleh Senat di mana Partai Demokrat berkuasa.
Kekalahan ini membuat Partai Republik -yang menguasai Dewan tersebut dengan perbandingan suara 221-212- tidak memiliki strategi yang jelas untuk mencegah penutupan taman nasional, mengganggu gaji hingga 4 juta pekerja federal, dan menghambat segalanya.
Mulai dari pengawasan keuangan hingga penelitian ilmiah tidak akan berjalan jika pendanaan tidak tersedia melewati pukul 12.01 ET, Minggu.
Bersaing Loloskan UU, Pemerintahan AS Ditutup
Setelah pemungutan suara, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan, majelis mungkin masih meloloskan perpanjangan pendanaan tanpa kebijakan konservatif yang telah mengasingkan Partai Demokrat.
Namun dia menolak mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. DPR terperkirakan akan mengadakan lebih banyak pemungutan suara pada hari ini.
“Itu hanya sebuah kegagalan jika Anda berhenti,” katanya kepada wartawan, mengutip Reuters, Sabtu 30 September 2023.
Tidak jelas apakah Senat akan bertindak tepat waktu. Majelis tersebut dijadwalkan pada Sabtu sore untuk menyetujui rancangan undang-undang bipartisan yang akan mendanai pemerintah hingga 17 November. Namun hambatan prosedural dapat menunda pemungutan suara akhir hingga Selasa.
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengatakan, penutupan pemerintahan akan “merusak” kemajuan ekonomi AS. Karena pastinya menunda program-program untuk usaha kecil, serta dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
Penutupan ini akan menjadi yang keempat dalam satu dekade dan hanya empat bulan setelah kebuntuan serupa menyebabkan pemerintah federal mengalami gagal bayar (default) atas utangnya sebesar USD31 triliun.
Risiko yang berulang kali terjadi telah meningkatkan kekhawatiran di Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Moody’s telah memperingatkan hal ini dapat merusak kelayakan kredit AS.
Pemerintahan AS Ditutup Pengaruhi Kemampuan Militer
Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata.
“Kami tidak bisa bermain politik sementara pasukan kami melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas,” kata Biden, seorang Demokrat, pada upacara pensiun Mark Milley, seorang jenderal senior.
McCarthy berharap ketentuan-ketentuan perbatasan dalam rancangan undang-undang anggaran belanja Partai Republik akan memenangkan para pemegang saham yang sejauh ini menentang upaya-upaya untuk mencegah penutupan pemerintahan.
Pada akhirnya, 21 anggota Partai Republik garis keras memihak Demokrat untuk menggagalkan tindakan tersebut.
“Ada anggota yang tidak peduli apakah pemerintah tetap terbuka atau ditutup,” kata anggota Partai Republik Kat Cammack kepada wartawan. “Orang-orang yang saya percaya baik-baik saja dengan penutupan, tidak pernah mengalami penutupan.”
Mereka yang menentang mengatakan Kongres harus fokus pada penulisan rancangan anggaran belanja yang terperinci. Ini akan mencakup seluruh tahun fiskal, daripada perpanjangan sementara, bahkan jika hal itu akan memicu penutupan.
DPR sejauh ini telah mengesahkan empat rancangan undang-undang yang berlaku setahun penuh. Meskipun rancangan undang-undang tersebut tidak memiliki peluang untuk mendapatkan persetujuan Senat.
Anggota Partai Republik lainnya mengatakan mereka mungkin harus bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk meloloskan RUU sementara yang dapat memperoleh persetujuan di Senat dan Biden. “Beberapa orang tidak menyadari hal yang sudah jelas,” kata anggota Partai Republik Don Bacon.
McCarthy mengatakan dia sedang mempertimbangkan pendekatan itu. Tetapi pihaknya tidak akan menerima bantuan tambahan ke Ukraina seperti yang terminta Biden dan anggota parlemen di Senat.
Perselisihan Internal Partai Republik
Mantan Presiden Donald Trump, yang kemungkinan menjadi lawan Biden pada pemilu tahun 2024, mengkritik Senat dari Partai Republik karena bekerja sama dengan Demokrat.
Gaetz dan segelintir tokoh garis keras lainnya mengancam akan memecat McCarthy dari jabatan kepemimpinannya jika ia mengandalkan suara Partai Demokrat.
“Kita berada di tengah-tengah perang saudara Partai Republik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Kindan kini mengancam akan terjadi penutupan pemerintahan yang dahsyat,” kata petinggi Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, kepada wartawan.
McCarthy dan Biden pada bulan Juni menyetujui kesepakatan yang akan menetapkan pengeluaran lembaga sebesar USD1,59 triliun pada tahun fiskal 2024. Namun kelompok garis keras seperti Gaetz mengatakan angka tersebut seharusnya lebih rendah yakni USD120 miliar.
Anggota parlemen tidak mempertimbangkan pemotongan program bantuan populer seperti Jaminan Sosial dan Medicare yang menghabiskan porsi lebih besar dari anggaran pemerintah sebesar USD6,4 triliun. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"