KONTEKS.CO.ID – Masalah ekonomi dan reformasi birokrasi Ukraina terjadi jauh sebelum perang saat ini. Sejak 1990an negara ini telah menjadi sumber penjualan senjata ilegal diseluruh dunia dan dicap sebagai negara terkorup kedua di Eropa.
Pada 2014 Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan memperkirakan Ukraina mengalami kemerosotan ekonomi sebesar 9% dan kontraksi PDB 3%. Salah satu penyebabnya adalah wilayah termakmurnya yakni bagian timur bergolak akibat pemberontakan separatis yang disponsori Rusia.
Bahkan pemerintah pusat mengakui bahwa mereka tidak memiliki cukup bahan bakar untuk bertahan di musim dingin 2014–2015. Pengeluaran militer Ukraina kurang dari $2 miliar pada tahun 2013 (sekitar 1% dari PDB Ukraina) sementara Rusia menghabiskan lebih dari $70 miliar. Pada 2013 pemerintah Ukraina berencana untuk membelanjakan 1,3% dari PDB untuk anggaran militer yang masih terlalu sedikit untuk menandingi sumber daya tentara Rusia.
Dibidang hukum, pada 2013-2014 terjadi PHK massal di lembaga kepolisian, sebuah institusi yang menjadi salah satu penghambat utama proses reformasi birokrasi. Hampir 250.000 polisi dipekerjakan dalam penegakan hukum. Angka ini merupakan sebuah inefisiensi jika dibandingkan dengan negara negara eropa umumnya.
Rasionya per 100 ribu penduduk dilayani oleh 373 polisi, sementara negara Eropa lainnya rasionya 292 polisi. Bagian lebih suramnya ada di kejaksaan, rasio di Ukraina adalah 34 jaksa sementara negara Eropa 9 jaksa.
Akibat rasio yang boros ini, gaji yang dibayarkan negara menjadi tidak layak. Selain itu mereka memakan anggaran negara sebesar 7,8 %. Perbandingannya, di negara Eropa lainnya jumlah anggaran negara untuk penegakan hukum sekitar 4%.
Dengan adanya perang ini, masih belum dapat dibayangkan bagaimana masa depan Ukraina. Yang jelas, suram dan tidak menentu. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"