KONTEKS. CO.ID - Hoaks pemilu sudah menjamur. Hal itu tersampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat memberikan update penanganan isu kabar bohong terkait pemilu.
Menurut Menkominfo, Budi Arie Setiadi, dalam rentang waktu 17 Juli-26 November 2023, kementeriannya berhasil mengidentifikasi dan menangani 96 isu hoaks yang tersebar di 355 konten digital.
"Kami sudah berhasil melakukan takedown terhadap 290 konten, sementara 65 konten lainnya masih dalam proses penanganan," ungkap Budi Arie.
Facebook Paling Banyak Konten Hoaks Pemilu
Berdasarkan data statistik yang dipaparkan oleh Kementerian Kominfo, Facebook menjadi platform media sosial yang paling banyak tertemukan konten hoaks pemilu.
Sebanyak 312 hoaks terdeteksi di Facebook, 274 di antaranya sudah tertindaklanjuti dan 38 sedang dalam proses tindak lanjut.
Di platform TikTok, terdapat 21 konten hoaks, dengan 4 di antaranya sudah di-takedown, dan 17 masih dalam proses penanganan. Sementara di YouTube, tercatat 17 konten hoaks, di mana 10 di antaranya sudah dicabut dan 7 sedang ditindaklanjuti.
Twitter memiliki 3 konten hoaks, 1 di antaranya sudah di-takedown, dan 2 masih dalam proses tindak lanjut.
Snack Video, platform lain yang termonitor, memiliki 2 konten hoaks. 1 di antaranya sudah di-takedown dan 1 sedang tertindaklanjuti. Instagram, pada periode ini, tidak ada temua konten hoaks.
Bersinergi untuk Jaga Kampanye Digital
Menurut Budi Arie, Kementerian Kominfo bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri akan menjaga kampanye di dunia digital dengan bersinergi.
Salah satu implementasinya adalah melalui peluncuran Desk Pengawasan Pemilu yang teroperasikan oleh perwakilan Dirjen Aplikasi Informatika, Bawaslu, dan Polri.
Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, menekankan bahwa penanganan konten hoaks tidak hanya sebatas penegakan hukum oleh Kepolisian.
"Kita juga bisa memberikan stempel hoaks, itu juga adalah bagian edukasi masyarakat. Kedua, kerja sama dengan platform untuk lakukan takedown, ketiga baru polisi masuk," jelasnya.
Masyarakat Harus Waspada Hoaks Pemilu
Budi Arie menegaskan tiga masalah utama yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo: hoaks atau kabar bohong, ujaran kebencian, dan penghinaan di ruang digital.
Dalam menghadapi tantangan ini, Kominfo akan melakukan sejumlah langkah strategis.
Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hoaks pemilu, dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang bisa terpercaya.
Kedua, mendorong platform media sosial dan masyarakat untuk mengidentifikasi serta melawan penyebaran hoaks. Ketiga, peningkatan patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks.
Menkominfo juga memberikan beberapa tips kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak oleh hoaks selama Pemilu 2024:
- Jangan Terpancing Berita Sensasional: Hindari berita yang memicu emosi dan cek kebenarannya sebelum membagikan konten.
- Pastikan Sumber Terpercaya: Gunakan sumber berita yang memiliki reputasi baik dan fakta yang dapat terpertanggungjawabkan.
- Bandingkan Informasi: Jika menemukan informasi mencolok, cari informasi serupa dari sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya.
Budi Arie Setiadi menyimpulkan bahwa penanggulangan hoaks pemilu memerlukan kerja sama seluruh masyarakat. Kementerian terus berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan meminimalisir dampak buruk dari penyebaran hoaks.
Kesimpulan Hoaks Pemilu
Dengan adanya peningkatan drastis isu hoaks Pemilu, terutama di platform Facebook, TikTok, dan YouTube, Kementerian Kominfo tidak hanya fokus pada penegakan hukum.
Langkah-langkah proaktif, seperti peluncuran Desk Pengawasan Pemilu dan kerja sama dengan platform media sosial, menjadi upaya konkret dalam menjaga integritas Pemilu.
Masyarakat terminta untuk ikut serta dalam mengatasi hoaks dengan waspada dan kritis dalam menyaring informasi di ruang online menjelang Pemilu 2024.