Kemudian, melarang sekolah menjadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan.
Dia berpendapat, hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Sehingga akhirnya berdampak pada tekanan psikologi para guru.
"Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam," ucapnya.
Baca Juga: Tak Terima Kalah di Pemilu, Mantan Presiden Brasil dan Jenderal Setianya Didakwa Kudeta Lula
Ke depan, kata Dedi, bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan fokus pada kegiatan yang memang krusial.
"Anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiaya kegiatan ekstrakurikuler siswa," ujarnya.
"Kemudian kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba, nah semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat," terangnya.***