KONTEKS.CO.ID – Tiga kampus yakni, Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) akan menyusul kampus bergerak menyatakan sikap terkait Pilpres 2024 ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rencananya, UNAIR akan menyatakan sikap terkait Pilpres 2024 kepada pemerintahan Presiden Jokowi pada Senin, 5 Februari 2024.
Civitas Akademika UNAIR akan menyatakan sikap terkait Pilpres 2024 kepada Presiden Jokowi bertajuk “Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik”.
Sementara UPI, juga rencananya akan mengeluarkan pernyataan sikap pada hari yang sama yakni, Senin 5 Februari 2024.
Pernyataan sikap Civitas Akademika UPI kepada Pemerintahan Jokowi terkait Pilpres 2024 bertajuk “Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Pejuang Pendidikan”.
Yang ketiga, Universitas Trunojoyo Madura akan mengeluarkan pernyataan sikapnya bertajuk “Seruan Moral Menyelamatkan Demokrasi Indonesia, Pangesto Ate dari Madhura Kaangguy Indonesia”.
Berbeda waktu dengan UNAIR dan UPI, Universitas Trunojoyo Madura akan mengeluarkan pernyataan sikap pada, Rabu 7 Februari 2024.
Susul UII, UGM, UI dan UNPAD
Sebelumnya, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) telah menyatakan sikap terkait perkembangan berbangsa dan bernegara jelang Pemilu 2024.
Rektor UII Prof Fathul menyampaikan pernyataan sikap itu di halaman Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Prof Fathul menilai saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan jelang Pemilu 2024.
“Indonesia darurat kenegarawanan,” katanya saat memberikan pernyataan sikap, Kamis 1 Februari 2024.
Sikap senada juga datang dari Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Petisi Bulaksumur.
Mereka melihat saat ini banyak tindakan menyimpang dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Akademisi UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.
Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Drs Koentjoro, bersama puluhan guru besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM, KM UGM, mencermati dinamika perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.
Banyak tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Koentjoro pada Rabu, 31 Januari 2024.
Dalam Petisi Bulaksumur, akademisi UGM juga mengingatkan agar Jokowi sebagai alumni tetap berpegang pada jati diri UGM.
Kemudian, seruan datang dari Universitas Indonesia (UI).
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, membacakan empat seruan kebangsaan untuk menjaga demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Seruan kebangsaan kampus perjuangan ini dibacakan di Rounda, UI, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2024.
“Seruan kebangsaan kampus pejuangan. Genderan Universita Indonesia betalu kembali,” ujar Harkristuti dalam pembukaan seruan kebangsaan, Jumat 2 Februari 2024.
Mereka membacakan 4 seruan kebangsaan. Salah satunya menyerukan agar semua perguruan tinggi mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara, serta penghitungan di wilayah masing-masing.
“Mari ktia jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Hidup UI, UI jaya, jaya, jaya,” kata Harkristuti.
Terkini, Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan kritik mereka kepada Presiden Jokowi.
Kritik mereka luapkan akibat terus menurunnya kualitas demokrasi selama Jokowi memimpin Indonesia.
Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat, dibacakan di kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Februari 2024.
Seruan oleh sejumlah guru besar, dosen dan mahasiswa terumuskan dalam tujuh poin Seruan Padjadjaran.
Selain khusus ke Presiden Jokowi, seruan Padjadjaran juga kepada pejabat publik, kandidat capres-cawapres.
Lalu, para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"