KONTEKS.CO.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta KPK adil dalam penegakan hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe. Dan ia menekankan jangan sampai ada politisasi dalam prosesnya.
“Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum (Lukas Enembe) yang sedang berjalan (di KPK). Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari, trial by the press (peradilan sepihak yang dilakukan oleh media massa),” kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.
AHY menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya bukan lah tidak berdasar. Namun hasil penelaahan panjang terkait kasus yang sedang dialami Lukas Enembe dan tidak kali ini saja.
“Kami melakukan penelaahan secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum, atau ada pula muatan politiknya. Mengapa kami bersikap seperti ini, karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas Enembe,” katanya.
AHY menjelaskan, pada 2017 lalu Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Lukas Enembe, ketika terdapat intervensi dari elemen negara, untuk memaksakan salah seorang bakal calon Wakil Gubernur untuk mendampingi Lukas Enembe pada Pilkada 2018.
“Soal penentuan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua dalam Pilkada Papua tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat, apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya,” ujarnya.
Selanjutnya, Lukas Enembe sempat mendapat ancaman dari elemen negara. Dan akan dikasuskan secara hukum, apabila permintaan pihak elemen negara tersebut, tidak dipenuhi. Dan intervensi elemen negara tersebut tidak berhasil.
Kemudian, pada tahun 2021, ketika Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia, upaya untuk memaksakan calon wakil gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang muncul kembali.
“Saat ini pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"