KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mendesak Presiden Jokowi segera mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama di lingkungan kementerian, lembaga, dengan alasan menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.
Politikus PKS ini menilai, saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini saat melakukan kegiatan.
Bahkan menurut elite politik partai dakwah ini, rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker. Sehingga Nasir curiga ada motif lain dibelakang larangan buka puasa bersama pejabat di lingkungan Kementerian, Lembaga di tahun politik.
“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres,” kata Nasir melalui keterangan tertulis di kutip Jumat 24 Maret 2023.
Selain itu Nasir melihat, larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan lingkungan Kementerian serta Lembaga ini, sangat kontras dengan menyelenggarakan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat Kementerian dan Lembaga. Bahkan pesta pernikahan anak Jokowi di Solo menghadirkan banyak tamu undangan.
“Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinil ide Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau,” ucapnya.
Oleh karena itu Nasir, mendorong Presiden Jokowi tidak ragu untuk mencabut larangan tersebut. Karena bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan, dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.
“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau,” tegasnya.
Apalagi larangan buka puasa bersama ini, menjadikan Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"