KONTEKS.CO.ID – Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut, putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 sebagai sebuah langkah yang tidak fair.
Pasalnya, kata Herman, waktu penyelenggaraan pemilu sudah diatur lima tahun sekali dalam konstitusi.
Selain itu, semua partai politik telah menyiapkan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
“Kalau kemudian dipatahkan seolah-olah bahwa ada proses-proses yang harus mundur ,gitu ya menurut saya ini tidak fair,” kata Herman saat diskusi POLEMIK bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024” yang disiarkan secara daring, Sabtu 11 Maret 2023.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini meminta semua pihak menjaga proses demokrasi di Indonesia, serta taat terhadap konstitusi. Bukan malam mewacanakan dan mengupayakan penundaan Pemilu 2024.
“Dan mindset siapapun harusnya disetel ya, termasuk mindset kekuasaan, bahwa sesungguhnya proses-proses demokrasi yang sudah kita jalankan pasca reformasi, ya mari kita jaga,” ujarnya.
Menurut Herman, memenuhi aturan sebagai peserta pemilu bukanlah hal yang mudah bagi setiap partai politik. Herman mencontohkan dirinya sebagai Kepala BPOKK Partai Demokrat terjun langsung dan berjibaku untuk melakukan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024.
Kata Herman, jangan sampai kerja keras setiap partai peserta pemilu yang lain dipatahkan begitu saja hanya untuk kepentingan Partai Prima.
“Karena kami di DPP Partai Demokrat siang malam mempersiapkan itu. Saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan yang semua melegitimasi terhadap struktur pada semua tingkatan sampai tingkat anak cabang yang diverifikasi secara administrasi, ini bukan perjuangan mudah,” pungkasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"