KONTEKS.CO.ID – Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago meradang atas pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat terkait impor beras.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, persoalan impor beras yang merugikan petani bukanlah dari Mentan langsung melainkan Mendag dan Bulog yang dianggapnya tidak bisa menyerap gabah petani.
“Laporan mana yang salah? Faktanya gabah petani cukup kan? Masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani Terus yang ingin impor kan Mendag? Kok dibolak-balik ya informasinya,” kata Irma kepada wartawan, Jumat 20 Januari 2023.
Irma bahkan menyindir balik PDIP, dengan kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara yang telah ditangkap KPK. Juliari merupakan kadet partai berlambang kepala banteng moncong putih.
“Yang fatal itu adalah menteri yang mencuri uang rakyat lewat Bansos kemudian ditangkap KPK!,” tegasnya.
Irma menegaskan, masalah impor beras itu bukanlah kemauan dari Mentan melainkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kepala Bulo Budi Waseso.
“Jangan lupa! Kementan salah satu dari sedikit kementerian tumbuh dimasa pandemi, ngapain bela belain impor ? Wong Mentan nggak mau import, dan sudah bilang di media. Kan Bulog dan Mendag yang import,” tegas Irma.
Selain itu ia memastikan partai Nasdem tetap berkomitmen menjaga dan mengawal pemerintahan Jokowi – Ma’ruf hingga akhir masa jabatan usai. Sehingga ia urusan reshuffle diserahkan suruhnya kepada Presiden Jokowi sang pemilik hak prerogatif.
“Sudah jadi kewajiban. Untuk itu kami tidak akan pernah mundur dari pemerintah yang ikut kami menangkan! Kecuali jika presiden memang memutuskan lain. Sekali lagi, biarlah reshuflle jadi hak Presiden nggak usah ditekan tekan dan di paksa- paksa kalo bicara prestasi Mentan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kepada Presiden Jokowi yang tidak tepat terkait impor beras.
“Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya,” ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (19/1/2023).***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"