KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung Presiden Jokowi agar Indonesia melakukan banding atas kekalahan dari gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait penyetopan ekspor nikel.
“Kita mendukung langkah pemerintah melakukan banding terhadap WTO,” kata Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis 1 Desember 2022.
Mukhtarudin menegaskan, Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Apalagi Indonesia saat ini sedang fokus menciptakan energi baru terbarukan.
“Karena bagaimanapun kedaulatan negara kita tentang perdagangan khususnya dalam mengelola sumber daya alam, mutlak kedaulatan negara kita. Oleh karena itu kita akan memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah dalam rangka melakukan banding terhadap gugatan tersebut,” paparnya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) harus diperjuangkan oleh pemerintah dan DPR RI.
“Oleh karena itu, pemerintah harus segera mempercepat proses pembangunan smelter di Indonesia. Harus ada gerakan percepatan pembangunan smelter agar kita segera bisa melakukan hilirisasi secara maksimal terhadap minerba yang kita miliki, baik nikel, timah dan lain-lain,” paparnya.
Dengan adanya hilirisasi nikel dan sumber daya alam lain di dalam negeri, menurutnya akan mampu meningkatkan nilai investasi. Selain itu bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
“Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan, dan pasti ada pengaruhnya. Oleh karena itu, kita dukung Presiden melakukan upaya semaksimal, mungkin memperkuat argumennya, pemerintah memberikan argumen objektifnya terhadap masalah banding tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi memerintahkan agar pemerintah mengajukan banding atas kekalahan saat menghadapi gugatan terkait setop ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa ke WTO. Meski kalah di WTO, Jokowi tetap memerintahkan jajarannya terus melakukan hilirisasi bahan tambang lainnya.
“Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, (kita ajukan) banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"