KONTEKS.CO.ID – Mahasiswa Jabodetabek bersama rakyat dan akademisi mendirikan posko Tenda Kenduri Perlawanan. Pendirian posko ini sebagai ikhtiar penyelamatan bangsa.
Kerusakan demokrasi secara sistemik yang sangat merugikan masa depan generasi muda dan generasi yang akan datang juga menjadi alasan pendirian posko ini.
Menurut Komandan Green Force Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bidang Sosial Politik, Muhammad Kholid Hidayatulloh, Tenda Kenduri Perlawanan adalah posko ekspresi perlawanan mahasiswa, akademisi, bersama rakyat jelata.
“Semua perlawanan dilakukan dengan berbasis ilmu pengetahuan dan keberpihakan pada derita rakyat banyak,” ujar Kholid di UNJ pada Jumat, 19 April 2024.
Tenda Kenduri Perlawanan ini juga tempat diskursus publik untuk membahas berbagai persoalan rakyat. Juga tempat rakyat mengadu dan berbicara secara terbuka.
“Tempat bagi korban ketidakadilan, tempat orasi perlawanan dari berbagai kalangan, tempat konsolidasi dan mengorganisir pergerakan,” ujar Kholid.
Alasan lain pendirian pokso ini karena Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sulit untuk dipercaya, Tidak hanya MK, DPR juga sudah tidak bisa dipercaya, apalagi Presiden Joko Widodo.
Tidak ada yang bisa dipercaya. Tenda Kenduri Perlawanan menjadi ruang publik mahasiswa bersama rakyat untuk membangun kedalaman keyakinan untuk melawan semua ketidakadilan di republik ini agar kami semua rakyat mendapatkan haknya untuk masa depan yang lebih baik,” katanya.
Ditambahkan Kholid, rakyat sesungguhya sedang menderita dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, apalagi ancaman kenaikan harga BBM, dan PHK masal.
“Saat yang sama rakyat muak dengan praktek kekuasaan yang korup, nepotis dan merusak demokrasi. Di sini kami terus berdiri dan melawan dari Tenda Kenduri Perlawanan,” katanya.
Pada akhir tahun 2023 lalu di kampus UNJ telah dilakukan deklarasi dan manifesto untuk menjaga demokrasi dan keadilan bagi rakyat banyak.
Pada akhir Februari 2024 di kampus UNJ telah disampaikan Seruan Rawamangun dengan didahului longmarch di Jalan Rawamangun muka melalui Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur.
“Itu semua kami lakukan demi upaya serius agar bangsa ini kembali ke jalan yang benar,” katanya.
“Baik benar secara konstitusi maupun benar secara ilmu pengetahuan. Tetapi semua dekalarasi, manifesto dan seruan, termasuk dari berbagai kampus di Indonesia dan dari ribuan guru besar dan akademisi tidak didengar dan tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi,” kata Kholid lagi.
Selain itu, seruan mahasiswa dan akademi juga tidak pernah direspons oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Trias Politika di Indonesia saat ini telah nyata-nyata tidak menjalankan amanah konstitusi,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"