KONTEKS.CO.ID – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa munculnya pelaporan terhadap Ganjar Pranowo oleh IPW dan dimunculkannya lagi kasus Harun Masiku gambaran intimidasi yang menggunakan instrumen hukum.
“Satu hal yang terjadi, mereka yang bersikap kritis, kemudian digunakan berbagai instrumen hukum,” ujar Hasto dalam wawancara khusus SCTV yang tayang pada Sabtu, 16 Maret 2024.
Menurut Hasto, pelaporan terhadap Ganjar Pranowo adalah dugaan sengaja dicari-cari. Disinggung bahwa pelapor dalam kasus terebut memiliki afiliasi kepada Partai Solidaritas Indonedia (PSI).
“Termasuk terhadap saya, karena saya memang punya rekam jejak mengungkapkan kecurangan Pemilu. Tahun 2009, saya yang mengkonstruksikan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Pak SBY,” kata Hasto.
”Kemudian di lakukan dengan tingkat yang lebih masif oleh pemerintah yang memang memberikan preferensi kepada 02. Pemerintah dalam pengertian yang memiliki suatu afiliasi dengan abuse of power dari Presiden Jokowi,” katanya lagi.
Sementara terkait dengan perolehan suara PDIP yang merosot jauh, Hasto memastikan bahwa patut diduga telah terjadi kerusakan demokrasi.
Kata Hasto, hal itu diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi dan kemudian praktik-praktik intimidasi yang dilakukan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan yang punya kekuatan struktural.
“Baik itu anggota legislatif yang sedang menjabat kemudian kepala daerah, termasuk struktur-struktur partai, itu luar biasa intimidasinya dan pada saat bersamaan digunakan instrumen negara dan sumber-sumber daya negara. Inilah yang kemudian merubah peta politik sehingga akhir-akhirnya itu adalah e seperti itu perolehan suara PDI Perjuangan,” katanya,
Menurut Hasto, perolehan suara PDIP merosok bukan hanya karena adanya operasi intimidasi. Tapi operasi dari hulu hingga hilir yang ditujukan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Di lapangan E PD perjuangan juga mengalami suatu tekanan yang sama,” katanya.
Hasto menyinggung bagaimana Jokowi menggelontorkan bansos jelang pemilu dengan nilai anggaran yang mencapai Rp496 triliun. Juga pengerahan aparat-aparat negara seperti TNI dan Polri yang seharusnya netral.
“Kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, kemudian menteri BUMN, semua diupayakan untuk e kegiatan kegiatan elektoral termasuk menteri investasi,” kata Hasto.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"