KONTEKS.CO.ID – Satu lagi pihak yang mengaku kecewa dengan pelaksanaan dan hasil sementara Pemilu 2024. Mereka adalah beberapa purnawirawan militer dan tokoh budaya yang mendirikan Forum Penyelamatan Demokrasi dan Reformasi (F-PDR).
F-PDR resmi berdiri pada Sabtu, 9 Maret 2024 di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat.
Sejumlah purnawirawan dan tokoh yang hadir antara lain TB Hasanuddin, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna.
Lalu mantan Laksamana KSAL (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
Budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
Forum ini terbentuk atas dasar kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan pemilu 2024 dan demokrasi di Indonesia.
Sekretaris Eksekutif F-PDR, Rudy S. Kamri menyatakan Pemilu 2024 merupakan praktik nyata penyalahgunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi baik langsung maupun tidak langsung,
“Jelas berpihak pada paslon 02, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming,” ujarnya.
“Pemilu 2024 merupakan pemilu yang “paling buruk dan brutal karena melibatkan alat negara dan sumber daya negara,” jelas Rudy S. Kamri.
Desak Jokowi Mundur
Rudy S. Kamri mengatakan forum ini berdiri sebagai tindak lanjut untuk mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mundur.
“Kami minta kepada Presiden Jokowi untuk mundur secara sukarela karena kami anggap telah melakukan abuse of power dalam penyelenggaraan Pilpres (2024),” ujar Rudy.
Pihaknya bakal terus mendorong DPR untuk mengajukan hak angket dan mengupayakan langkah di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami juga meminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mendiskualifikasi paslon 02.”
“Karena Gibran menurut aturan yang berlaku diterima dengan cara yang cacat prosedur dan cacat hukum pada saat PKPU belum diubah,” tegasnya.
Forum penyelamat demokrasi itu juga mendorong agar TNI dan Polri aktif untuk bergerak secara netral dan berpihak kepada rakyat.
“TNI dan Polri tidak boleh lagi diarahkan dan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu,” katanya.
F-PDR juga akan menggelar Platform Demokrasi di Gedung Perjuangan.
Mimbar ini akan menjadi pusat pengungkapan keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang semua pihak.
“Kami menyampaikan orasi politik dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Pernyataan Politik Sekber F-PDR
Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) pada 9 Maret 2024.
1. Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih dan dengan patriotisme yang tinggi berjuang bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, UUD 1945.
Guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional.
2. F-PDR berjuang bagi terwujudnya tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi dan korupsi.
3. Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power dari Presiden Jokowi baik cara secara langsung maupuntidak langsung.
Dan nyata-nyata berpihak pada paslon kosong 2, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Raka Bumi.
Pemilu 2024 adalah Pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara.
4. Sekber F-PDR membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang akan menyatukan diri dalam perjuangan mewujudkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, dan memastikan netralitas negara.
5. Sekber F-PDR menjadikan tempat ini sebagai pusat koordinasi, pusat komunikasi, dan pusat perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.
Berkaitan dengan hal tsb maka Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan “Mimbar Demokrasi” di Rumah Perjuangan ini.
“Mimbar Bebas” ini akan menjadi pusat penyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam mensikapi berbagai persoalan rakyat, bangsa dan negara.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"