KONTEKS.CO.ID – Mahfud MD, cawapres nomor urut 3, berpendapat, Pemilu 2024 adalah penyelenggaraan pesta demokrasi terburuk selama 12 kali ia mengikuti pemilu.
Sebab ada indikasi dan dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024 berlangsung.
Ia mengaku telah mendapatkan bukti kecurangan tersebut dan bakal membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud yakin, kalau kecurangan ini bisa terbuktikan, maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil Pemilu 2024.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ada banyak faktor yang membuat Pemilu 2024 mendapat label sebagai pemilu terburuk. Dua di antaranya adalah praktik politik gentong babi dan politik kerah.
Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan, politik gentong babi terkait erat dengan bantuan sosial (bansos) yang Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelontorkan menjelang pelaksanaan pilpres pada 14 Februari 2024.
Ini terkait besaran dana bansos yang menggelembung dan pelaksanaannya di momen kampanye. “Saya ikut pemilu era SBY. Anggaran bansos Rp17 triliun dan sudah ada sebelumnya, (anggaran) tidak tertambah jelang pemilu. Sekarang Rp496 triliun dan tertambah di tengah jalan (tahun anggaran berjalan),” ungkap Mahfud MD, mengutip kanal Youtube Bachtiar Nasir, Kamis 7 Maret 2024.
Untuk Anda ketahui, politik gentong babi jadi istilah yang populer pascadisampaikan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti di film dokumenter Dirty Vote.
Film ini sendiri mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada praktik Pemilu 2024. Istilah itu hadir pada masa perbudakan di Amerika Serikat (AS).
Pada konteks saat ini, politik gentong babi adalah cara berpolitik dengan memanfaatkan uang negara.
Sementara politik kerah ialah para pejabat pemerintah, aparatur desa, termasuk tokoh masyarakat terpegang oleh pemerintah yang berkuasa untuk mendukung salah satu paslon. Jika menolak, mereka terancam terpecat atau masuk penjara atas kasus hukum yang membelit mereka. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"