KONTEKS.CO.ID – Godaan koalisi pemerintah ditengarai akan mengubah sikap partai politk (parpol) yang bersebrangan dengan pemerintahan, termasuk parpol yang mendorong hak angket.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, sikap partai politik yang bersebrangan dengan pemerintah akan berubah jika mendapatkan tawaran yang menguntungkan.
“Jika tawaran dari koalisi pemerintah menarik, bukan mustahil sikap politik partai akan berubah,” katanya kepada KONTEKS.CO.ID, Minggu, 25 Februari 2024.
Lucius menilai, rayuan koalisi pemerintah terhadap partai pendukung hak angket kecurangan Pilpres 2024 akan menjadi pemecah konsentrasi.
“Rayuan untuk menjadi bagian dari kekuasaan itu tentu akan jadi pemecah kosentrasi parpol yang sementara ini nampak getol mendorong angket,” ujarnya.
Jika partai pendorong hak angket menerima tawaran koalisi pemerintah, maka usulan hak angket hanya sekadar gertakan politik.
“Jika itu yang terjadi, maka sekali lagi angket ini memang pas sebagai penggertak saja,” ujarnya.
Lucius memandang, elite politk termasuk partai politik pastinya ingin berada di lingkaran kekuasaan.
“Kecurangan pemilu, walau mungkin ada tetapi tak bisa mencegah nafsu parpol untuk menjadi penguasa,” katanya.
Kendati begitu, Lucius menilai, godaan atau rayuan dari lingkaran kekuasaan menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik yang bersebrangan.
“Itu sesungguhnya tantangan yang harus dibuktikan oleh DPR ketika akan bicara soal hak angket ini nanti,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"