KONTEKS.CO.ID – Civitas akademika Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Jawa Timur, mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Senin, 5 Februari 2024.
Pernyataan sikap “Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik” disampaikan di depan halaman gedung Pascasarjana, Kampus B Unair.
Guru Besar Sosiologi FISIP Unair Prof Hotman Siahaan saat membacakan pernyataan sikap, mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi yang belakangan terjadi.
Indonesia yang memilih sebagai negara republik harus tetap pada tujuan bernegara yang menempatkan kekuasaan di bawah konstitusi. Indonesia adalah negara hukum, rule of law dan bukan rule by the law.
Presiden dan segenap penyelenggara negara, tidak bisa memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan personal. Apapun tujuan dan caranya.
Namun jelas, bahwa saat ini terjadi pelencengan terhadap prinsip dari republik ini. Juga terlihat bahwa ini dilakukan untuk kepentingan kekuasaan.
“Memanfaatkan MK untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres,” ujar Prof Hotman pada Senin, 5 Februari 2024.
Selain itu, mereka juga menyoroti adanya penggunaan fasilitas negera dan aparatur negara. Lagi-lagi demi kepentingan politik dan partisan elektoral.
Hal ini dapat diketahui dengan jelas karena Presiden Jokowi justru tidak bisa bersikap netral. Dalam pilpres 2024, ada kecenderungan membela paslon tertentu yang memiliki hubungan keluarga.
“Ini menunjukkan ketidakadaan teladan etis republik yang seharusnya dicontohkan oleh pemimpin republik,” kata Hotman Siahaan.
Prof Hotman kemudian mengingatkan bahwa perjalanan menegakkan demokrasi pada 1998 dengan melengserkan Suharto harus ditukar dengan darah, nyawa, dan air mata. Disingung juga dua pejuang Unair, Herman dan Bimo Petrus yang hilang.
Setelah Suharto dijatuhkan, negara ini mulai menjalankan sistem demokrasi. Bahkan dikeluarkan TAP MPR tahun 1999 terkait Penyelenggaraan Negara yang bersih dan anti-KKN, dan ikrar menegakkan etika dalam bernegara.
Karena itu, negara ini tidak bisa dibiarkan jatuh kembali dalam kegelapan. Membiarkan ada orang yang melakukan pengkhiatan sebagai negara republik dan negara demokrasi.
Presiden Jokowi harusnya menyadari bahwa dukungan masyarakat selama 9 tahun ini karena rakyat percaya. Rakyat yakin Jokowi akan menjalankan negara dengan mengedepankan etika dan merawat demokrasi.
Harapan rakyat, Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya dengan sikap sebagai negarawan. Tapi Jokowi justru menodai prinsip demokrasi itu.
Kampus harus bersikap tegas dengan mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan moral. Ini agar Jokowi berhenti bertindak mencederai moral demokrasi.
Hotman kembali mengingatkan masyarakat bahwa kampus ini pernah mengalami kekerasan dari penguasa. Bahkan hingga kini tidak pernah diketahui keberadaan mayatnya.
“Kami punya dua orang martir yang belum ketemu mayatnya, Herman dan Bimo Petrus, semua alumni FISIP Unair dan Airlangga mengetahui hal itu,” katanya.
Empat Pernyataan Sikap Sejumah Civitas Akademika Unair:
- Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
- Mendesak presiden dan aparat negara untuk menghormati dan kemerdekaan atas atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam, karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa.
- Mendesak penyelenggaraan Pemilu luberjurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalakan fungsi-fungsi atikulasi agregasi, dan pendidikan politik warganegara.
- Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik.
Rektor Universitas Airlangga Buka Suara
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Mohammad Nasih, memberikan sikap tegas terkait kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Menurutnya, Unair sudah sejak setahun lalu menggelar deklarasi pemilu bermartabat dan dengan tegas menolak politik uang.
Mohammad Nasih menyampaikan hal ini saat menghadiri acara mahasiswa di Kampus C Unair Surabaya.
Menurutnya, sikap Unair memang ditunggu banyak pihak karena sebelumnya banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta ternama di Indonesia yang membuat petisi mengkritik pemerintahan Jokowi.
Prof Nasih mengatakan Unair sudah setahun lalu memiliki sikap tegas. Yakni, melalui Deklarasi Pemilu Bermartabat yang digelar ketika kegiatan Forum Rektor Indonesia (FRI) 2023.
“Setahun lalu kita sudah bicara soal demokrasi yang bermartabat. Setahun lalu dengan mahasiswa baru, kita juga sudah deklarasi menolak politik uang dan sebangsanya,” kata Prof Nasih pada Senin, 5 Februari 2024.
Menurut Prof Nasih, karena sikap tersebut telah disampaikan sejak setahun lalu, maka tidak perlu lagi diulang.
“Kita sudah punya sikap yang sangat tegas. Sekali lagi, kita sudah setahun lalu punya sikap. Masa diulangi lagi rek,” katanya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"