KONTEKS.CO.ID – Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, mengungkapkan dua strateginya dalam kerja memberantas korupsi di Tanah Air.
Dua strategi itu Prabowo sampaikan saat mengikuti acara PAKU Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 17 Januari 2024 malam.
Acara PAKU Integritas sendiri terikuti oleh seluruh pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2024.
Capres yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) itu menegaskan dua strategi atau langkah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dua strategi yang termaksud, pertama menggunakan pendekatan sistemik dan kedua, kehendak politik alias political will.
“Saya dukung semua upaya yang tadi disampaikan oleh KPK. Semua upaya mitigasi pencegahan dan penindakan. Tetapi paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya. Setelah sistem terperbaiki, dengan political will kita tindak sekeras-kerasnya, yang menyimpang dari ketentuan kita,” tegas Prabowo.
Ia menyampaikan pendapatnya terkait pentingnya melakukan pendekatan sistemik serta realistis pada upaya memberantas tindak pidana korupsi. Pendekatan realistis bisa terlakukan dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara.
Cegah Korupsi, Prabowo Subianto Naikkan Gaji Pejabat
Menurut mantan Jenderal Kopassus itu, pendekatan yang sudah terlakukan sudah benar. Yakni, pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Itu semaua sudah benar, harus kita tingkatkan tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan. Terutama yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” paparnya.
Ia mencontohkan, hakim di negara maju harus Indonesia pelajari. Para hakim, apalagi hakim tertinggi yaitu hakim agung itu terjamin jabatannya hingga seumur hidup.
Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau meninggal. “Itu di Amerika, Inggis. kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi,” katanya.
“Kediaman resminya lebih besar dari Perdana Menteri (Inggris). Itu di Inggris, hakim itu terjamin penghasilannya begitu besar, sehingga bisa terkatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap sebagai pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” papar Prabowo.
Ia menjelaskan, pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Kondisi sekarang, pemimpin perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dirjen, dari menteri yang memegang anggaran negara triliunan rupiah.
“Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis. ini keyakinan saya. Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian, kita tegakkan semua UU yang perlu tertegakkan,” cetusnya.
Strategi atau langkah kedua, jelas Prabowo, melalui penggunaan langkah political will. Prabowo menegaskan pentingnya pemimpin memberikan contoh aksi antikorupsi agar korupsi tak tertoleransi oleh para bawahannya.
“Saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas, political will, kemauan politik guna menengakkan pemberantasan korupsi dan ing ngarso sung tulodo, memberi contoh,” katanya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"