KONTEKS.CO.ID – Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) segera mengatasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terutama sistem zonasi yang selalu terjadi setiap tahun.
Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, polemik permasalahan sistem zonasi seleksi PPDB tidak pernah diselesaikan. Sistem zonasi masih sangat banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa.
Karena itu, DPR akan meminta penjelasan secara dari Kemendikbud terkait penanganan masalah ini. Padahal, masalah ini harusnya sudah dapat diselesaikan oleh satgas pengawasan PPDB yang dibentuk Kemendikbud sejak 2018 lalu.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai,” kata Huda dalam keterangan pers pada Jumat, 14 Juli 2023.
Politikus PKB ini menyebutkan, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi. Tapi kenyataanya, masih banyak masalah, seperti pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang telah diungkap Wali Kota Bima Arya.
Menurutnya, masalah pemalsuan domisili dapat diatasi bila Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi. Padahal, modus serupa juga banya dilakukan pada 2021. Saat ini diketahui ada fenomena pembuatan domisili baru.
“Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023,” kata Huda.
Dia mengatakan bahwa bakal meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Dia meminta Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.
“Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB,” kata Huda.
“Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"