KONTEKS.CO.ID – Sejumlah senior Partai Golkar yang menyatakan sebagai eksponen pendiri Partai Golkar, menuntut untuk digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Puluhan kader Partai Golkar menggagas Munaslub dan diprakarsai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.
“Kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan munaslub menggantikan Airlangga dari ketua umum partai Golkar, untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar,” kata Lawrence Siburian dalam keterangan pers di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu, 12 Juli 2023.
Ditegaskan Lawrence, rencana untuk menuntut segera digelar rapimnas sudah dikomunikasikan dengan seluruh ketua DPD Partai Golkar. Seluruh permasalahan yang ada saat ini, akan disampaikan kepada Dewan Pakar Partai Golkar.
“Kami sudah berkomunikasi dengan ketua-ketua DPD Golkar, hanya semuanya tutup mulut, karena sekarang ini mereka menunggu DCT, nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil, jadi semua tutup mulut,” katanya.
Airlangga Terlalu Sibuk Jadi Menteri
Sejak awal memimpin Partai Golkar, Airlangga dianggap tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan partai. Partai Golkar lebih banyak ditinggalkan, karena Airlangga terlalu sibuk menjadi menteri.
“Tidak berbuat apa-apa, sejak semula juga ketika Pak Airlangga itu menjadi menteri merangkap Ketua Partai Golkar, saya menyampaikan sebaiknya beliau pilih salah satu saja. Apakah menjadi menteri atau menjadi ketua partai,” Lawrence.
Karena rangkap jabatan, waktu Airlangga telah habis untuk mengurusi pemerintahan. Sebagai menko, tentu akan banyak ke luar negeri dan pergi ke daerah-daerah. Dengan kondisi itu, tentu akan mempengaruhi kepemimpinan Airlangga di partai.
“Jadi kami di sini membicarakan masalah leadership Pak Airlangga kurang ada, termasuk manajemen kepemimpinan,” katanya.
Airlangga Tidak Merangkul Semua
Selain masalah manajemen kepemimpinan, dalam kesempatan ini, Lawrence dengan tegas menuding kalau Airlangga Hartarto selalu mementingkan orang-orang di sekitarnya.
“Kita melihat bahwa Pak Airlangga kepemimpinannya seperti itu, dan juga hanya memberi kesempatan kepada orang di sekitarnya, kliknya saja, ini juga kurang bagus,” katanya.
Mereka yang bukan orang dekat Airlangga dianggap musuh dan disingkirkan. Meraka kemudian tidak mendapat kesempatan.
“Kalau yang bukan kliknya, yang sudah berbeda itu dia musuhi, dia singkirkan. Dia tidak pakai, dia tidak kasih kesempatan. Itu kurang baik. Ini tidak boleh terjadi di dalam Partai Golkar,” katanya.
Menurut Lawrence, eksponen pendiri Partai Golkar menuntut tanggung jawab dari Airlangga Hartarto. Terutama soal pemilu 2024, dan penetapan dirinya sebagai calon presiden.
Airlangga Terlalu Lama Putuskan Soal Pemilu 2024
Airlangga dianggap tidak memiliki keputusan yang jelas, dan hingga kini masih belum jelas arah Partai Golkar terkait dengan pilpres 2024.
“Dia sudah diputuskan untuk menjadi calon presiden, dan yang paling sedih masih mengatakan koalisi ini koalisi itu, padahal kita sudah mengetahui juga capres itu sudah ada tiga. Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo dan Pak Anies. Partai yang ada sudah terbagi habis ke calon-calon presiden ini, sudah membentuk koalisinya. Tinggal PAN, tapi kita sudah tahu arahnya akan kemana,” katanya.
Disampaikan Lawrence, dengan elektabilitas Airlangga Hartarto yang hanya 1%, akan sulit mendapat mitra koalisi. Kemudian Airlangga dianggap tidak memiliki kejelasan dalam Pemilu 2024, dan terkesan diam dan menunggu.
“Apa motifnya, kelihatannya sampai waktunya habis, supaya dia selamat. Tunggu dulu, kita akan menuntut pertanggungjawaban. Dia mau buang badan, dia mau mensepelekan, tidak menganggap,” katanya.
Selain itu, Airlangga Hartaro dianggap telah melanggar konstitusi partai. Keputusan bahwa dirinya mendapat mandat untuk menentukan capres dan mitra koalisi, dianggap menyalahi aturan partai. Padahal forum yang menetapkan itu fungsinya menyusun dan mengevaluasi program kerja, dan bukan urusan politik.
“Beliau sudah melanggar konstitusi, undang-undang tertinggi di partai itu undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, bahwa anggaran dasar partai adalah konstitusi, undang-undang tertinggi di partai dan harus diikuti oleh setiap anggota,” katanya.
“Karena itu pertanggungjawabkan pengangkatan dia, penetapan dia sebagai capres cawapres di dalam forum. Jadi ini juga hal yang kita kritisi dan ini kita amati sudah cukup lama, jadi bukan satu dua hari bukan karena kemarin beliau menyampaikan di dewan pakar,” katanya lagi.
Menuntut Segera Digelar Munaslub
Karena itu, eksponen pendiri Partai Golkar akan menyampaikan permasalahan ini kepada DPP Partai Golkar, sebagai sebagai penggerak kebangkitan partai.
“Kita nggak bicara soal orang per orang, kita bicara Partai Golkar kita harus selamatkan di dalam pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif yang akan datang kita tidak mau Partai Golkar dari partai besar menjadi partai menengah atai gurem.
“Kalau (Airlangga) masih menyatakan tunggu, sabar, ada waktunya, bulan Agustus kita akan umumkan, itu omong kosong. Siapa yang dia mau umumkan, mau koalisi dengan siapa, kita usdah tahu kok, hanya tinggal satu Pan yang bisa berkoalisi. PAN punya 7% Golkar punya 14% kalau digabung 21%. Tapi kalau ini bergabung, maju, pasti kalah, pasti kalah sejuta persen, pasti kalah. Apakah ada orang yang mau maju capres cawapres buang-buang uang kemudian kalah,” katanya.
Butul modal triliunan untuk bertarung di kontestasi pilpres. Karena itu, mereka menyampaikan evaluasi kepada Airlangga secara terbuka. Dan mereka meminta untuk segera dilakukan munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"