KONTEKS.CO.ID – Pemerintah pusat berencana menghilangkan jabatan wali kota dan bupati di Jakarta usai tak lagi jadi pusat pemerintahan alias Ibu Kota Negara.
Rencananya, ke depan Jakarta tidak akan punya wali kota dan bupati dan hanya akan memiliki gubernur sebagai kepala daerah.
Rencana menghilangkan jabatan wali kota dan bupati di Jakarta itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa usai bertemu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 24 November 2022.
Menurut Suharso, rencana tersebut berdasarkan petunjuk dari Presiden Joko Widodo.
“Jadi sistem pemerintahan ke depan juga harus dipikirkan untuk Jakarta. Jadi sistem pemerintahan ke depan Jakarta tetap seperti hari ini, sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota,” ujar Suharso.
Dikatakan Suharso, pemerintah memiliki rencana agar struktur organisasi di Jakarta bisa “lebih lincah” ke depannya.
“Pemikiran kami ke depan adalah bagaimana struktur organisasi yang lebih lincah, yang bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain,” kata dia.
Jakarta, lanjut Suharso, harus tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia meski nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara.
“(Jakarta) harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa, di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan, menjadi sesuatu yang menurut kami harus dipertahankan,” ujar Suharso.
Ditambaha Suharso, kegiatan-kegiatan di luar pemerintah pusat akan tetap menjadi milik Jakarta meski tak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota.
Sementara itu, Heru Budi Hartono mengatakan, telah menerima masukan-masukan dari Suharso beserta jajarannya.
“Membahas tata ruang wilayah, bersinergi dengan Bappenas. Tentunya ini masukan-masukan bagus, antara lain adalah supaya DKI pasca-IKN itu tetap berjalan dengan baik,” ujar Heru.
Heru dan Suharso sepakat ingin Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia meski sudah tidak menjadi Ibu Kota nantinya.
“Tadi arahan dari Pak Menteri (Suharso) mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan, kira-kira itu,” kata Heru.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"