KONTEKS.CO.ID — Otoriter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang yang bersifat sewenang-wenang dalam berbuat, memutuskan, atau menetapkan sesuatu terhadap orang lain.
Istilah ini merujuk pada individu atau rezim yang cenderung menggunakan kekuasaan secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan pendapat, hak, atau kepentingan orang lain.
Perilaku otoriter seringkali ditandai dengan penggunaan kekuasaan yang absolut dan dominan. Orang yang memiliki sifat otoriter cenderung mengabaikan pendapat dan partisipasi orang lain dalam pengambilan keputusan.
Mereka cenderung merasa memiliki otoritas yang mutlak dan berhak untuk mengontrol atau memerintah orang lain tanpa mempertimbangkan keadilan atau kepentingan bersama.
Dalam konteks politik, rezim otoriter seringkali membatasi kebebasan sipil, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik.
Mereka menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mempertahankan kendali dan dominasi atas masyarakat. Tindakan represif seperti penindasan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering kali menjadi ciri rezim otoriter.
Namun, perilaku otoriter tidak hanya terbatas pada konteks politik. Hal ini juga dapat ditemukan dalam hubungan personal, seperti hubungan orang tua dan anak, hubungan antara atasan dan bawahan, atau hubungan antara pasangan.
Dalam hubungan semacam itu, orang yang otoriter cenderung mendominasi, memerintah, dan mengabaikan pendapat serta kebutuhan orang lain.
Dampak dari perilaku otoriter dapat sangat merugikan individu dan masyarakat. Ketidakadilan, pembatasan kebebasan, penindasan, dan pengabaian terhadap hak-hak dasar dapat menghasilkan ketidakpuasan, ketegangan, konflik, dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Selain itu, perilaku otoriter juga dapat menghambat pertumbuhan pribadi, inovasi, dan perkembangan yang sehat.
Penting untuk memahami bahwa kekuasaan yang sehat dan efektif harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan partisipasi.
Kepemimpinan yang baik melibatkan mendengarkan, mempertimbangkan pendapat orang lain, menghargai keberagaman, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan bersama.
Dalam upaya membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif, penting bagi individu dan institusi untuk menghindari perilaku otoriter.
Menghormati hak asasi manusia, mempromosikan partisipasi, mendukung kebebasan berpendapat, dan memastikan adanya mekanisme checks and balances merupakan langkah penting dalam mencegah dan mengurangi perilaku otoriter.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"