KONTEKS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kalau Pemerintah Indonesia akan menyetop ekspor bahan tambang bauksit dan tembaga. Keputusan ini untuk membuktikan kalau Indonesia tidak takut dengan gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Keputusan menghentikan ekspor bauksit dan tembaga ini, disampaikan Jokowi untuk memastikan bahwa pemerintah akan fokus dan konsistensi pada hilirisasi.
“Saya sudah sampaikan di Desember kemarin, bauksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga stop tahun ini, stop,” ujar Jokowi, saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2023, di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Rabu, 1 Februari 2023.
Terkait keputusan menghentikan ekspor bauksit dan tembaga, Jokowi menyatakan bahwa ia telah memerintahkan jajarannya untuk fokus melakukan hilirisasi.
Presiden tidak ingin jajarannya takut untuk melakukan kebijakan hilirisasi karena adanya gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Saya sampaikan kepada para menteri tiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO, terus. Kalah, tetap terus karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita,” kata Jokowi.
Dijelaskan Jokowi bahwa Permintah Indonesia telah memutuskan menghentikan ekspor bijih nikel. Dengan keputusan ini, nilai tambah bagi negeri mengalami peningkatan.
Saat mengekspor bahan nikel, nilai yang diperoleh hanya sekitar US$ 1,1 miliar atau mencapai Rp17 triliun. Tapi saat menjual produk olahan dan logam pada 2022, nilai ekspor yang diperoleh meningkat sekitar US$ 33 miliar atau Rp450 triliun.
Menurut Presiden, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja hingga 8,8 juta.
“Sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ini nikel sudah, stop,” kata Jokowi.
Presiden pun berharap melalui konsistensi hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju dengan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia pada tahun 2045 mendatang bisa mencapai angka 9 hingga 11 triliun USD. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga bisa mencapai 21.000 USD hingga 29.000 USD.
“Jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"