KONTEKS.CO.ID – Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan 14 tender pengerjaan tahap awal. Hingga dua tahun kedepan, akan dibutuhkan 260 ribu tenaga kerja konstruksi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginginkan agar perusahaan dalam negeri dapat berpartisipasi dalam pembangunan di IKN. “Kita harapkan BUMN dapat melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penyediaan jasa lokal. Dan ini akan diatur juga pada saat melakukan tender-tender yang besar,” ujar Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dedi Hatrifahrizal, Jumat 16 September 2022.
Menurutnya, untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi di IKN akan diatur dan diwajibkan untuk bekerjasama dengan penyedia jasa lokal. Untuk pekerja konstruksi sendiri, Kementerian PUPR juga telah melakukan mensosialisasikan yang dilakukan oleh balai-balai Kementerian PUPR yang berada di wilayah Kalimantan.
“Tahap awal, kami mensosialisasikan dengan Pemda Kalimantan Timur , mulai dari Kabupaten Provinsi, Pemerintah Daerah, sampai dengan Kecamatan. Untuk pendaftaran pekerja konstruksi di IKN bisa melalui Pemda (dalam hal ini bisa melalui Pemprov Kaltim di Dinas PUPR, atau di Pemda Kabupaten/Kota),” ungkapnya
Adapun proyek yang tengah dan sudah ditenderkan adalah pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan proyek proyek besar belum dilakukan tender, karena menunggu proyek pengerjaan awal selesai.
Presiden Jokowi meminta agar pembangunan IKN memiliki konsep area hijau dan transportasi publik. Dengan mengembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan juga autonomus untuk angkutan bus. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"