KONTEKS.CO.ID – Presiden Jokowi meminta agar ada percepatan realisasi belanja di APBN dan APBD untuk belanja modal dan belanja sosial.
Percepatan belanja akan mampu mengendalikan inflasi. Terkait hal tersebut, presiden berharap kepala daerah memperhatikan pergerakan inflasi secara detail dari waktu ke waktu.
Pada kesempatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis, 1 Desember 2022, Presiden menegaskan enam kebijakan akan dofokuskan dalam APBN 2023.
Adapun keenam fokus tersebut adalah pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” ungkap presiden.
Kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah, oleh presiden diharapkan dapat mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"