KONTEKS.CO.ID – Program makan gratis Prabowo Subianto yang membutukan anggaran belanja besar membuat pasar utang dan mata uang Indonesia berada dalam kondisi yang tidak menentu.
Prabowo dan timnya telah berusaha menjauhkan diri dari dugaan pemborosan fiskal. Untuk meyakinkan para pelaku pasar, pemerintahan baru akan menghormati batas utang resmi yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari output perekonomian.
Namun bagi pasar yang baru terbiasa dengan stabilitas dan pengakuan atas kehati-hatian fiskal di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini, saran mengenai belanja besar-besaran saja sudah meresahkan.
Imbal hasil obligasi meningkat dan nilai tukar rupiah terdepresiasi, meskipun pelemahan mata uang ini sebagian besar terebabkan oleh ketahanan dolar AS.
“Pertimbangan dasar kami adalah bahwa hal ini lebih merupakan kegaduhan saat ini. Namun kami melihat peningkatan risiko fiskal dan oleh karena itu pasar mungkin mulai memerlukan lebih banyak premi risiko pada obligasi pemerintah Indonesia,” ungkap Jenny Zeng, Kepala Investasi Pendapatan Tetap APAC. di Allianz Global Investor, melansir Reuters, Senin 8 Juli 2024.
“Risiko lainnya juga adalah karena adanya pergantian menteri,” kata Zeng.
Ia merujuk pada ketidakpastian mengenai siapa yang akan menggantikan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani.
Seorang bankir di sebuah pemberi pinjaman China di Indonesia menyatakan kekhawatiran fiskal telah mendorong mereka untuk memindahkan sekitar 30% portofolionya ke instrumen dengan tenor lebih rendah. Termasuk melakukan diversifikasi ke surat berharga jangka pendek (SRBI) berdenominasi rupiah yang Bank Indonesia terbitkan.
Prabowo memenangkan Pilpres 2024 pada bulan Februari lalu, namun baru menjabat pada bulan Oktober. Rencana program makan gratis Prabowo, yang menurut perkiraan timnya akan menelan biaya Rp71 triliun (USD4,35 miliar) pada 2025, mereka klaim tidak menimbulkan kekhawatiran.
Program Makan Gratis Prabowo dan Rumor Tarik Subsidi BBM
Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, telah mengalami peningkatan keuangan di bawah Pemerintahan Jokowi dan mengalami surplus anggaran yang sehat. Dari peringkat sampah pada awal abad ini, obligasinya kini dianggap sebagai peringkat investasi.
Beberapa investor bahkan melihat ada baiknya Indonesia mengeluarkan lebih banyak dana untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun ada ketidakpastian mengenai berapa banyak uang yang akan Prabowo belanjakan untuk program-programnya.
Muncul pertanyaan, apakah Ketum Partai Gerindra itu akan memotong subsidi bahan bakar serta investasi lainnya untuk menyeimbangkan keuangannya.
“Tampaknya akan ada lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian. Saya masih tetap berinvestasi, tapi mungkin tidak terlalu kelebihan seperti dulu,” beber Clifford Lau, Manajer Portofolio di William Blair.
Nilai tukar rupiah berada pada titik terendah dalam empat tahun terakhir terhadap dolar AS. Kerugian kurs tahun ini lebih dari 5%. Meskipun sebagian besar penurunan sejalan dengan penurunan mata uang negara berkembang akibat kenaikan imbal hasil (yield) AS dan kenaikan USD.
Investor yang mencari obligasi dengan imbal hasil lebih tinggi juga telah beralih ke India, yang obligasinya tidak hanya memiliki imbal hasil yang sebanding. Namun juga baru saja masuk dalam indeks global JP Morgan.
Penjualan tersebut telah membuat imbal hasil obligasi Indonesia bertenor 10 tahun naik 35 basis poin sejak akhir Mei menjadi 7,05%. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"