KONTEKS.CO.ID – PNS pindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara) akan berlangsung besar-besaran pada 2024. Untuk keperluan itu, pemerintah tengah menggodok pengaturan kepemilikan rumah.
Pada saat ini, pemerintah sedang mendesain skema yang menarik untuk memuluskan kepemilikan rumah PNS di IKN. Tujuannya memudahkan PNS pindah ke IKN.
Skemanya kemungkinan mirip dengan pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang sudah ada sebelumnya. Teta[i yang jadi diskusi panjang ialah keterjangkauan para PNS yang mau menetap di IKN Nusantara.
“Pemeritah menyiapkan kema hampir sama (KPR), ide pokoknya ialah adalah affordable (terjangkau). Kalau bentuknya apa, nanti tengah digodok,” ungkap Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, setelah mengikuti acara BP Tapera, Rabu 2 Agustus 2023.
Herry menuturkan, mulai 2024 pemindahan pusat pemerintahan sudah mulai dilakukan bergelombang. Migrasi bersamaan dengan ASN, TNI, Polri yang juga akan menjadi warga pertama di IKN.
“Mau ada pemindahan dalam jumlah besar, sudah sewajarnyamereka bisa beli rumah di sana, kan tinggal di IKN nantinya,” sambungnya.
Bicara IKN, kata dia, Kementerian PUPR mengemban tugas pememuhan pembangunan infrastruktur dasar, kantor Pemerintahan, dan hunian. Baik hunian para ASN, TNI, Polri, hingga rumah dinas para pejabat yang akan tinggal di IKN.
“Ada rumah sewa, sudah disiapkan. Pemerintah juga menyiapkan rumah dinas,” kata Herry. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"