KONTEKS.CO.ID — DPR sasaran empuk peretasan. Hal ini berdasarkan sejumlah serangan siber yang pernah menargetkan parlemen di dunia maya.
Sebelum akun YouTube DPR mengalami peretasan menjadi situs judi online, beberapa kali peretas menjadikan DPR sebagai objek serangan siber.
Mari kita tinjau kilas balik peristiwa peretasan yang terjadi pada laman atau situs yang berhubungan dengan DPR.
2020: Laman Resmi DPR Menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat”
Pada 2020, laman resmi DPR mengalami peretasan yang mencolok. Saat itu, laman yang semula bertuliskan “Dewan Perwakilan Rakyat” berubah menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat”.
Peretasan ini terkait dengan gelombang demonstrasi yang menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR.
2020: DPR Sasaran Peretasan, Protes Terhadap RUU HIP
Pada bulan Juni 2020, situs DPR juga sempat dibobol oleh seorang peretas yang mengklaim bertanggung jawab atas aksi peretasan tersebut.
Peretasan ini disebut sebagai bentuk resistensi terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Peretas menilai RUU itu dapat mengancam atau mengubah ideologi bangsa.
2019: Protes RKUHAP
Pada September 2019, ketika aksi protes terjadi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP), laman DPR juga tidak bisa diakses.
Meskipun ada dugaan peretasan, DPR membantahnya dan mengklaim situsnya tidak bisa terakses karena padatnya trafik pengunjung.
2010:Â DPR Sasaran Peretasan, Kontroversi “Gambar Porno”
Pada tahun 2010, Gedung Nusantara DPR mendadak heboh ketika layar komputer informasi menampilkan gambar vulgar yang berasal dari situs porno.
Meskipun tidak ada peretasan situs, hal ini memicu perhatian publik terhadap masalah keamanan informasi di lingkungan DPR.
2023: Kanal YouTube DPR Jadi Platform Judi Online
Peretasan terbaru terjadi pada Rabu pagi, 6 September 2023, ketika kanal YouTube DPR mengalami peretasan yang membuat siaran live streaming permainan judi online jenis slot tampil.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menduga peretasan ini mungkin terkait dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memblokir situs judi online.
Peretasan kanal YouTube DPR bukan hanya masalah teknis, tapi juga menciptakan keraguan dalam hal keamanan data dan konten yang tersajikan oleh lembaga legislatif penting ini.
Itu menjadi peringatan tentang pentingnya keamanan siber dan perlindungan terhadap infrastruktur digital.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"