Daerah

Ketua MPR: Proporsional Terbuka Melanggengkan Demokrasi Transaksional

JAJAK PENDAPAT

Siapa pilihan Capres 2024 kamu?

KONTEKS.CO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai sistem proporsional terbuka melanggengkan demokrasi transaksional. Bamsoet menilai sistem proporsional terbuka akan menggerus idealisme dan komitmen politik para caleg untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam keterangan resmi pada Selasa, 23 Mei 2023, Bamsoet mengatakan sistem proporsional terbuka akan mempertahankan persaingan caleg dengan bantuan atau kekuatan finansial.

“Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas caleg dalam menggunakan hak pilih. Para pemilih kemungkinan sibuk menghitung uang diterima dari para caleg,” kata Bamsoet.

BACA JUGA:   Prabowo dan Paloh Sepakat Hormati Keputusan Politik Masing-masing

Bamsoet menyampaikan pemikiriannya terkait proporsional terbuka ini saat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, sudah tiga kali pemilu dengan sistem terbuka terlihat bahwa politik transaksional sangat luar biasa.

Bamsoet menyebut, untuk mendapatkan kursi legislatif, seorang calon membutuhkan uang hingga miliaran rupiah. Pengeluaran tertinggi adalah untuk melakukan kampanye.

“Jadi pertanyaan, uang itu dari mana dan bagaimana bisa mengembalikan? Pertanyaan sederhana dan mudah, apakah banyak orang rela menghamburkan uangnya, lalu bekerja untuk rakyat meski uang tidak kembali? Saya tidak yakin,” katanya.

BACA JUGA:   Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Karena itu, wajar bila sebagian pihak menganggap demokrasi Indonesia saat era reformasi ini sedang mengalami stagnasi.

Era reformasi, kata dia, terus memanjakan elite politik dan rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi. Secara kasat mata ini terutama terlihat dalam soal kemakmuran dan kesejahteraan.

“Secara umum, pascareformasi ini demokrasi tidak bertambah baik. Kita terjebak pada demokrasi angka-angka. Angka transaksi dan bukan aspirasi. Kedaulatan rakyat berkembang tapi tidak sejalan dengan kedaulatan hukum,” ujarnya.***

BACA JUGA:   PWI Ingatkan Insan Pers Tidak Jadi Buzzer pada Pemilu 2024


Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"

Author

  • Eko Priliawito

    Sudah menjalani profesi jurnalis selama 15 tahun. Reporter di Harian Lampu Merah, video jurnalis di global tv. Selama 13 tahun terakhir menjadi jurnalis di media online VIVA.

Berita Lainnya

Muat lagi Loading...Tidak ada lagi